PWM DI Yogyakarta - Persyarikatan Muhammadiyah

Inung: Tak Ada Pilgub, Kami Tak Gantung Diri

JOGJA – Pemilihan kepala daerah mela-lui DPRD bukan berarti menghilangkan hak-hak politik masyarakat. Publik tetap dapat berpartisipasi dalam proses politik rekruitmen gubernur, bupati dan wali kota. “Mari kita awasi DPRD. Masyarakat harus tetap kritis terhadap partai-partai politik,” ajak Wakil Ketua Sementara DPRD DIJ Arif Noor Hartanto saat bicara dalam diskusi Pro & Kontra Pilkada Langsung vs DPRD yang dihelat DPD Ikatan Mahasiswa Mu-hammadiyah (IMM) DIJ di gedung Pimpi-nan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DIJ, kemarin (28/9).Inung, sapaan akrabnya berharap dengan beralihnya aturan pilkada dari dipilih langs-ung menjadi perwakilan di DPRD bukan berarti menghilangkan hak-hak politik ra-kyat. Apalagi menuduh sebagai perampo-kan terhadap kedaulatan rakyat.

Ketua DPRD Kota Jogja Periode 2004-2009 ini menambahkan, pilkada dipilih DPRD bukan berarti hak-hak politik rakyat men-jadi tamat. Bila muncul cara pandang se-perti itu, akan melahirkan sikap apatis karena kehilangan semangat.“Bagi kami anggota DPRD DIJ meski telah kehilangan hak politik memilih gu-bernur, bukan berarti terus gantung diri. Hak politik lainnya terus tidak ada,” ingat-nya dengan nada serius.Menyikapi perubahan sistem politik itu, Inung minta agar semua proses politik yang dijalankan DPRD diawasi. Itu demi meningkatan kualitas demokrasi.

Sikap kritis terhadap pilkada lewat DPRD disuarakan Ketua Fraksi PDIP Eko Suwanto. Ia mengatakan, pengalaman 10 tahun pil-kada langsung membuat gairah dan partisi-pasi masyarakat meningkat. Partisipasi yang dimaksud Eko bukan terkait tinggi atau rendahnya jumlah pe-milih. Namun berhubungan dengan se-mangat masyarakat ikut menyukseskan calon yang didukungnya. Masyarakat rela mengeluarkan biaya untuk mem-bantu menjadi tim sukses. “Itulah yang kami namakan semangat gotong royong,” tutur pria asal Jatisrono, Wonogiri, ini.Semangat gotong royong itulah yang mewarnai suksesnya pasangan Joko Wi-dodo- Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok memenangkan Pilgub DKI Jakarta 2012 lalu. Kemudian Tri Rismaharini sebagai wali kota Surabaya dan Ridwan Kamil yang terpilih menjadi wali kota Bandung.

Tingginya partisipasi publik itu juga dirasakan Eko saat pemilihan wali kota Jogja 2006 lalu. Kala itu, Herry Zudi-anto (HZ) mendapatkan sokongan ma-syarakat yang cukup luas. Pengalaman lain juga dialami Eko saat partainya berkoalisi dengan Partai Golkar meng-usung Haryadi Suyuti (HS) sebagai ca-lon wali kota Jogja 2011.Sedangkan John Keban yang datang mewakili Partai Golkar sekaligus ang-gota tim perumus Koalisi Merah Putih (KMP) Provinsi DIJ mengatakan, demo-krasi merupakan cara melaksanakan sebuah cita-cita.

“Demokrasi bukan menjadi tujuan. Partisipasi harus muncul, tapi bukan di-mobilisasi,” sindirnya.Ia menegaskan, baik pilkada langsung versus DPRD bukan menjadi persoalan. Keduanya sama-sama demokratis dan konstitusional. Karena itu, harus benar-benar memberikan manfaat bagi kese-jahteraan rakyat.Diskusi terbuka itu juga menampilkan Bupati Sleman Sri Purnomo. Ia duduk bersanding dengan Ketua Lembaga Hik-mah dan Kebijakan Publik (LHKP) Mu-hammadiyah DIJ Arif Jamali Muis.Menyikapi pro kontra itu, Sri Purnomo memahami perubahan sistem politik itu sebagai bagian dari proses pembangunan dan pendidikan politik. Karena itu, bila ada yang tidak sepakat dengan keputusan DPR RI, maka ada salurannya yakni dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).Meski begitu, ia mengaku dapat mema-hami dan menerima perubahan sistem pilkada tersebut. Bupati yang menjabat sejak 2010 itu meyakini perubahan pil-kada langsung menjadi lewat DPRD akan membawa perbaikan bagi kehidupan ma-syarakat. “Harapan kita semua akan men-jadi lebih baik,” katanya. (eri/kus/laz)

sumber: http://www.radarjogja.co.id/blog/2014/09/29/awasi-dprd-masyarakat-harus-kritis/

Kategori:

• 2018
• 2016
• 2015
• 2014